Sepasang Sepatu Untuk Pergi ke Sekolah
31 July 2026
Bagi Melvi, siswi kelas tiga sebuah SMA di Lembata, Nusa Tenggara Timur, pendidikan bukanlah fasilitas yang bisa ia nikmati tanpa perjuangan fisik yang berat. Jarak 6,5 kilometer dari rumah ia lahap setiap pagi dengan berjalan kaki. Artinya, remaja 18 tahun ini harus menempuh total 13 kilometer setiap hari demi bisa duduk di bangku kelas.
Di wilayah tempat tinggalnya, angkutan umum tidak tersedia. Kendaraan pribadi pun langka; kalaupun ada, sepeda motor digunakan orang tua untuk bekerja mencari nafkah. Berjalan kaki menjadi satu-satunya cara agar Melvi tetap bisa bersekolah sambil menetap di rumah. Pilihan untuk tinggal di asrama atau indekos ia hindari karena di usianya sekarang, pendampingan langsung dari orang tua masih menjadi prioritas utama.
Namun rintangan terbesar Melvi bukanlah jarak, melainkan medan yang ia pijak. Aspal yang sudah lama hancur menyisakan hamparan agregat kasar yang menjadi musuh utama sol sepatunya. Sisa-sisa batu pecah dari lapisan fondasi jalan yang aspalnya telah tergerus itu dengan cepat mengikis alas kaki Melvi hingga tipis.
“Setiap hari kami lewat jalan yang begini, jadi sepatu cepat sekali rusak. Biasanya enam bulan sudah tidak bisa dipakai lagi,” cerita Melvi saat ditemui baru-baru ini. “Kalau sudah rusak, mau tidak mau harus beli baru, karena ke sekolah wajib pakai sepatu.”
Membeli sepatu setiap semester adalah beban tambahan yang tidak mudah dipenuhi bagi ekonomi rumah tangga di sana. Melvi dan teman-temannya sadar betul akan hal itu. Mereka sering kali memendam keinginan meminta sepatu baru. Semangat belajar mereka harus beradu dengan kendala yang terkadang dianggap sepele bagi orang lain: sepasang sol yang menipis atau lapisan kulit sepatu yang robek.
Sejak tahun 2024, sebuah pendekatan baru ditawarkan oleh Plan Indonesia melalui Program Implementasi Area Lembata. Untuk mendukung pendidikan anak sponsornya, Plan Indonesia meninggalkan model lama berupa pemberian paket dukungan statis. Selama ini, pemberian barang seragam secara masif sering kali tidak menyentuh kebutuhan spesifik anak. Dukungan menjadi tidak tepat sasaran—seperti seorang anak yang menerima tas baru, padahal kebutuhan mendesaknya adalah sepatu untuk menaklukkan jalanan berbatu.
Sebagai gantinya, diperkenalkan skema Voucher Cash Assistance (VCA) melalui bazar perlengkapan sekolah. Melalui sistem ini, kuasa menentukan kebutuhan beralih ke tangan anak-anak. Didampingi orang tua, mereka datang langsung ke lokasi bazar yang bekerja sama dengan pedagang lokal. Di sana, mereka tidak lagi menjadi penerima pasif, melainkan pengambil keputusan.
Anak-anak diberi ruang untuk memilih sendiri perlengkapan yang paling mereka butuhkan, mulai dari sepatu, buku, hingga alat tulis. Skema ini tidak hanya menyalurkan dukungan materi, tetapi juga menghargai otonomi anak dalam menentukan prioritas pendidikannya.
“Tahun lalu saya pakai untuk beli sepatu, tahun ini juga beli sepatu lagi. Sisanya saya pakai untuk beli buku dan pulpen,” ujar Melvi. Karena sepatu dari tahun sebelumnya masih layak pakai, ia kini memiliki dua pasang yang bisa digunakan bergantian agar lebih awet.
Bagi Melvi, sepasang sepatu baru dari skema dukungan ini bukan hanya perlengkapan sekolah saja. Ia adalah sarana yang memastikan langkahnya tidak terhambat hanya karena urusan sol yang jebol. Dukungan ini menjadi penyambung akses yang memungkinkan Melvi tetap tumbuh dalam kehangatan rumah, tanpa harus terasing di ‘tempat tinggal sementara’ demi menempuh pendidikannya.
Mungkin bagi banyak orang, sepasang sepatu bukan indikator utama kualitas pendidikan. Namun, atribut tersebut adalah prasyarat dasar yang sudah tercantum dalam peraturan sekolah. Tanpa sepatu yang layak, seorang anak bisa kehilangan kepercayaan diri untuk melangkah ke sekolah, bahkan ada sanksi yang menanti karena dianggap tidak patuh terhadap peraturan berseragam.
Melvi kini menatap tahun terakhirnya di SMA dengan lebih tenang. “Kalau voucernya kita pakai dengan bijak, ini sangat membantu urusan sekolah,” pungkasnya.
Ditulis oleh: Alfred Ike Wurin | Editor: Hesti Widianingtyas | Foto: Alfred Ike Wurin/Plan Indonesia
