Cerita dari Desa Mambalan, Berdayakan Kader untuk Tuntaskan Stunting

Perbaikan pola asuh orang tua menjadi salah satu kunci penanganan masalah tumbuh kembang anak atau stunting. Peran para kader posyandu dalam hal ini sangat penting untuk mendorong perubahan perilaku pengasuhan anak.   

==

Lalu Ahyar Supriadi, sekretaris Desa Mambalan, pagi itu (26/06), larut dalam diskusi hangat terkait pelaksanaan kelas pengasuhan di desanya.  Beberapa orang kader, penyuluh keluarga berencana (PKB)/petugas lapangan keluarga berencana (PLKB), perwakilan Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia), kaum muda, dan puskesmas terlibat dalam pertemuan di aula kantor desa itu. Sejumlah pihak bertemu melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan program Plan Indonesia melalui peningkatan kapasitas kader keluarga berencana untuk pencegahan stunting (Parents).

Beberapa tahun terakhir, Pemerintah Desa Mambalan cukup aktif dalam penanganan stunting. Perbaikan layanan kesehatan menjadi salah satu prioritas pemerintah desa, termasuk di dalamnya isu stunting.

Lalu Ahyar Supriadi menjelaskan, pemerintah desa selalu terbuka dan transparan terhadap perencanaan penganggaran di bidang kesehatan.

Dia sangat bersyukur Desa Mambalan sudah memilik Posyandu Keluarga, sehingga cakupan layanannya lebih luas, mulai balita, remaja, hingga lansia bisa ditangani. Para kader posyandu hingga penyuluh Keluarga Berencana (KB) di desanya juga sangat aktif.

Kondisi ini membuat pemerintah desa juga bersemangat untuk terus memberikan dukungan anggaran. “Jadi pada prinsipnya apa (pun) yang menjadi kebutuhan di bidang kesehatan selalu menjadi prioritas kami di desa,” kata Lalu Ahyar Supriadi.

Dia menyadari, penanganan stunting membutuhkan kerja sama lintas sektor. Karenanya pemerintah desa selalu berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Plan Indonesia. Sehingga masing-masing instansi sudah memahami peran dan tugas masing-masing dalam penanganan stunting.

“Juga pada hari ini, kegiatan Posyandu Permata Hati Mambalan sudah jauh hari dikomunikasikan agar apa yang bisa dilaksanakan para pihak sudah diketahui, baik apa yang harus dilakukan Plan Indonesia, pemerintah, hingga puskesmas,” ujarnya.

“Biar dia terintegrasi itu saja poinnya, sehingga tujuan yang ingin kita capai cepat, termasuk penanganan stunting,” tambahnya lagi.

Untuk kelas pengasuhan, pemerintah desa menerima masukan dan usulan dari kader dan masyarakat, apa yang menjadi kebutuhan mereka pemdes selalu berusaha memenuhi.

Tahun ini, kelas pengasuhan dibagi menjadi 4 kelas, dua kelas khusus untuk gizi, dan dua kelas lagi untuk ibu hamil.  “Jadi apa kebutuhan di bidang kesehatan untuk masyarakat kami, pada prinsipnya kita selalu anggarkan, secara profesional dan proporsional,” ujarnya.

Profesional dalam hal ini melalui tahapan perencanaan sejak musyawarah, sementara proporsional dianggarkan sesuai kebutuhan.

Terkait dukungan anggaran dari desa, dia mengakui sebelum tahun 2017, dana untuk bidang kesehatan sangat memperihatinkan.

Belajar dari kesalahan itu, pihaknya terus meningkatkan jumlah anggaran kesehatan setiap tahunnya. Tahun ini saja mereka mengalokasikan anggarkan sampai Rp 120 juta untuk kesehatan secara keseluruhan. Termasuk di dalamnya kegiatan bina keluarga, pertemuan kader, dan operasional lainnya.

Lalu Ahyar Supriadi mengakui, peran semua pihak sangat penting, termasuk intervensi yang dilakukan Plan Indonesia di desanya. Kebijakan-kebijakan di bidang kesehatan ini sangat bermanfaat. Sekarang antusiasme warga sangat tinggi.

“Jadi warga kami antusiasmenya itu luar biasa untuk betul-betul memperhatikan kesehatan bayi dan balitanya,” katanya.

Hal ini terlihat dari keaktifan warga mengikuti posyandu, apalagi sekarang semua sudah menjadi posyandu keluarga, dari bayi hingga lansia ditangani.  “Itu tidak lepas dari peran teman-teman semua, termasuk dari Plan Indonesia. Kolaborasi dan kordinasi kita di desa selalu berjalan baik,” katanya.

Pelatihan Wajib Kader Posyandu

Keberhasilan penanganan stunting atau program kesehatan di desa tidak lepas dari peran kader posyandu. Merekalah yang turun secara sukarela mendampingi warga dalam berbagai masalah kesehatan.

Hilmiah, kepala seksi Kesra Desa Mambalan menuturkan, setiap bulan mereka rutin melaksanakan Posyandu Keluarga. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan bayi, balita, remaja, hingga kaum lanjut usia (lansia).

Untuk kolaborasi dengan Plan Indonesia, kata dia, biasanya berupa peningkatan pengetahuan kader, kemudian sinkronisasi data agar bantuan tepat sasaran.

Pelatihan untuk kader setiap bulan wajib digelar, terutama kader-kader baru. Mereka diberikan pembekalan agar bisa meningkatkan kapasitas dan kinerja di lapangan. Selain pelatihan wajib dari desa, mereka juga mendapat pembinaan dari pihak lainnya.

“Kalau kami dari desa, kami memberikan pelatihan wajib karena mereka baru. Mulai dari seragam, alat, dan kebutuhan lainnya kami berikan sejak awal,” katanya.

Dampak dari pembinaan-pembinaan ini sangat besar, terutama dalam penanganan stunting di Desa Mambalan. Perubahan paling signifikan yang dirasakan salah satunya dalam perbaikan data dan antusiasme masyarakat ke posyandu.

Para kader saat ini, menurut Hilmiah, lebih terorganisir, bahkan mereka sangat aktif di masyarakat. Sebelumnya, pemerintah desa kesulitan mencari kader.

“Sekarang kalau kekurangan kader bisa dicari sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau dahulu kami cari, disuruh saja (jadi kader) tidak ada yang mau, dulu sulit mendapatkan orang yang mau bekerja, tapi sekarang banyak kader yang muda-muda,” katanya, tersenyum.

Jumlah kader di Desa Mambalan saat ini sebanyak 42 orang. Mereka aktif dalam penanganan stunting di desa. Intervensi tidak hanya pada anak balita, mereka melakukan pendampingan pasangan sebelum pernikahan.

“Mereka (calon pengantin) diberikan pendampingan, sampai punya anak, tumbuh kembang anak. Sebelum melahirkan diadakan kelas ibu hamil,” katanya.

Mengapa Program PARENTS?

Representatif Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) di Nusa Tenggara Barat (NTB) Sabaruddin menjelaskan, program PARENTS dilaksanakan karena masih tingginya angka stunting di Indonesia, termasuk di NTB. Selain itu, partisipasi keluarga menghadiri kelas pengasuhan masih kecil.

“Kalau di NTB, angkanya masih rendah meskipun sudah ada perbaikan dari perwakilan BKKBN Provinsi NTB dan OPD-KB, intervensi sudah progres (perbaikan) signifikan tapi memang masih banyak PR. Khususnya untuk memastikan bahwa intervensi bermanfaat untuk jangka panjang, perubahan perilaku berkelanjutan, dan diharapkan tidak ada lagi lahir bayi stunting baru,” katanya.

Tercatat angka nasional tahun 2021 sebesar 7,31% sedangkan NTB sebesar 6,2% tahun 2022, mengalami perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Karena itulah, Plan Indonesia masuk dengan project Parents. Tujuan utamanya untuk meningkatan kapasitas kader keluarga berencana dalam pencegahan stanting.

“Jadi, program PARENTS ini adalah kerja sama Plan Indonesia dengan Pemerintah yang berkontribusi untuk melengkapi intervensi yang sudah ada di pemerintah, khususnya pada aspek pengasuhan dan peningkatan kapasitas kader dalam pencegahan stunting untuk jangka panjang. Plan Indonesia lebih banyak ke aksi pencegahan, salah satunya  mendorong keluarga untuk menerapkan pola asuh yang lebih baik, sehingga orang tua memiliki kapasitas yang cukup untuk mencegah anak-anak mereka terkena stunting,” jelasnya.

Di Desa Mambalan sendiri, Plan Indonesia sudah beberapa kali melakukan kegiatan. Plan terlebih dahulu kondisi desa seperti apa melakukan kegiatan Baseline. Kemudian melakukan kegiatan untuk peningkatan kapasitas kader dan anak muda, khususnya terkait kapasitas mereka dalam mengenal stunting dan faktor penyebabnya, seperti pengetahuan tentang dampak perkawainan anak terhadap stunting, kesehatan reproduksi, serta sanitasi dan hygiene “Berikutnya kami ada kerja sama dengan BKKBN Perwakilan NTB untuk mendistribusikan media kalender pengasuhan. Kalender pengasuhan itu ada tiga, yaitu terkait dengan ibu hamil, kalender pengasuhan untuk keluarga yang mempunyai anak usia 0-12 bulan, lalu keluarga mempunyai anak 13-24 bulan. jelasnya

Setelah distribusi kalender pengasuhan, Plan Indonesia bekerjasama dengan BKKBN Perwakilan NTB menggelar pelatihan kader terkait penggunaan kalender pengasuhan tersebut.

Saat ini, Plan Indonesia sedang mempersiapkan dua dokumen penting yang bekerja sama dengan BKKBN. Pertama, menyusun Modul Advokasi Pengasuhan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).

“Modul ini sudah dilakukan ujicoba di Kabupaten Sumedang yang difasilitasi oleh BKKBN Pusat (Ditbalnak dan Pusdiklat), sekarang sedang difinalisasi, dilanjutkan dengan tahapan: master training, TOT di kabupaten, dan pelatihan kader di desa.  Kami menargetkan kader yang akan dilatih ditingkat desa adalah 50 orang, terdiri dari Kader Posyandu, BKB, PKK, PAUD, Anak Muda, termasuk melibatkan kader atau calon kader laki-laki” jelasnya.

Dokumen Kedua yang sedang dipersiapkan oleh Plan Indonesia bersama BKKBN adalah prototype atau perlakuan untuk memicu kehadiran orangtua pada kelas pengasuhan di desa, baik yang terintegrasi maupan yang terpisah dari posyandu. Prorotype ini adalah bagian dari upaya terkait komunikasi perubahan perilaku social agar tertarik dan hadir pada kelas pengasuhan.

Dengan begitu diharapkan kelas pengasuhan bisa efektif, dan bisa mendorong partisipasi ayah atau pengasuh laki-laki.