Tumbuh Kembang Anak di Desa yang Berkualitas Didukung Modul Advokasi Pengasuhan 1.000 HPK

Seribu Hari Pertama Kehidupan (1.000 HPK) merupakan periode emas masa pertumbuhan fisik, dan juga menjadi fondasi penting dalam perkembangan kognitif, emosional, dan sosial anak di masa depan. Nutrisi dan pola asuh yang tepat menjadi kunci utama bagi tumbuh kembang anak yang optimal, karena kekurangan gizi dan pola asuh yang salah dapat meningkatkan risiko masalah tumbuh kembang anak atau stunting yang bisa menghambat perkembangan fisik dan otak anak. Oleh karena itu, dukungan komprehensif untuk ibu hamil dan anak di bawah dua tahun perlu menjadi prioritas. Akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, edukasi mengenai gizi dan pengasuhan, serta dukungan sosial dan ekonomi merupakan investasi terbaik yang bisa dilakukan.

Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) melalui Program Peningkatan Kapasitas Kader Keluarga Berencana untuk Pencegahan Stunting (PARENTS)   bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) dan Yayasan Demi Kita menyusun Modul Advokasi Pengasuhan 1.000 HPK, dengan tujuan, meningkatkan kemampuan Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB), dan Kader KB di level desa. Modul Advokasi Pengasuhan 1.000 HPK terdiri dari 5 materi yaitu: Profil Rumah dan keluarga Dampingan; Merancang Sesi Belajar Kreatif dan Efektif; Advokasi Program Pengasuhan 1.000 HPK; Pengembangan Rancangan Program 1.000 HPK Terintegrasi di Desa; Teknik Komunikasi dalam Advokasi.

Banyak masalah yang dihadapi oleh PKB/PLKB dan Kader KB, oleh karena itu, modul ini diharapkan untuk meningkatkan analisis kebutuhan keluarga sasaran program stunting, menyusun program intervensi 1.000 HPK yang mendukung tumbuh kembang anak, serta mengadvokasi program 1.000 HPK agar masuk dalam dokumen perencanaan desa dengan anggaran yang bersumber dari dana desa atau pihak lain.

Melalui kegiatan advokasi pengasuhan 1.000 HPK, diharapkan akan ada peningkatan komitmen pemerintah desa atau pihak terkait lainnya, serta kolaborasi multipihak dalam mendukung intervensi program 1.000 HPK agar tepat sasaran dan memberi dampak signifikan dalam penurunan angka prevalensi stunting.

Implementasi Modul di Tingkat Kabupaten

Setelah melalui tahap uji coba dan finalisasi, Modul Advokasi Pengasuhan 1.000 HPK siap untuk diimplementasikan secara lebih luas. Tahapan penyebarluasan materi modul diawali dengan kegiatan Training of Trainers (ToT) di penghujung tahun 2024. Kegiatan ToT ini diselenggarakan di 5 Provinsi yang menjadi sasaran program PARENTS, yaitu di Sumatera Utara (Kabupaten Padang Lawas), Banten (Kabupaten Pandeglang), Jawa Barat (Kabupaten Sumedang), Nusa Tenggara Barat (Semua Kabupaten Kota di Pulau Lombok), dan Nusa Tenggara Timur (Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Selatan).

Pelatihan ini difasilitasi oleh Widyaiswara dari Kemendukbangga Pusat, dan kepada para peserta telah diberikan sertifikat sebagai fasilitator oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemendukbangga. Kompetensi yang diharapkan dari peserta setelah pelatihan adalah kemampuan untuk menjadi fasilitator pelatihan Modul Advokasi Pengasuhan 1.000 HPK bagi kolega PKB/PLKB di tingkat kabupaten dan kader KB di tingkat desa.

Mengawali tahun 2025, para fasilitator Modul Advokasi Pengasuhan 1.000 HPK di tingkat kabupaten langsung tancap gas melakukan sosialisasi modul kepada seluruh PKB/PLKB di wilayah kerja mereka. Dari 10 kabupaten/kota yang menjadi fokus, dua di antaranya memilih pertemuan tatap muka (luring) untuk kegiatan ini, yaitu Kabupaten Padang Lawas (Sumatera Utara) dan Kota Mataram (NTB). Pelaksanaan secara Luring ini terselenggara berkat kontribusi OPD KB di masing-masing lokasi untuk konsumsi dan akomodasi peserta.

Di Kabupaten Padang Lawas, antusiasme terlihat jelas saat sosialisasi modul digelar pada 5 Februari 2025. Sebanyak 406 peserta, didominasi perempuan (378 perempuan dan 28 laki-laki), hadir dalam acara ini. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Padang Lawas, Markiah Hasibuan, SE., menyampaikan apresiasinya kepada Plan Indonesia.

“PKB dan PLKB adalah ujung tombak dalam penyuluhan kepada masyarakat. Dengan pelatihan ini, mereka akan lebih siap untuk memberikan informasi yang tepat tentang pentingnya 1.000 HPK, bagaimana cara mendukung ibu hamil, bayi, dan balita dalam memenuhi kebutuhan gizi, serta mengurangi risiko stunting yang ada di wilayah Kabupaten Padang Lawas,” ujar Markiah.

Tim fasilitator Modul Advokasi Pengasuhan 1.000 HPK di Padang Lawas berhasil menyampaikan materi dan berbagi contoh praktik baik yang sudah mereka lakukan  sehingga prevalensi stunting di Padang Lawas di tahun 2023 turun dari angka 35,8% ke 17,7%. Keberhasilan tersebut didukung oleh beberapa program seperti Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA), Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat), pendampingan keluarga berencana dari kehamilan, bersalin hingga bayi usia dua tahun, serta pelibatan pogram pemberian makanan bergizi yang melibatkan dunia usaha melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Wafiq Azizah, salah satu peserta kegiatan mengatakan, “Saya senang mendapat kesempatan belajar dan berbagi pengalaman tentang pentingnya advokasi 1.000 HPK. Pengetahuan ini akan membantu saya dalam melakukan advokasi program-program pencegahan stunting di desa.”

Di Kota Mataram, sosialisasi modul dilaksanakan pada 24 Februari 2025. Seluruh PKB/PLKB yang berjumlah 31 orang (13 laki-laki dan 18 perempuan) mengikuti kegiatan ini hingga selesai. Kepala Perwakilan Kemendukbangga Provinsi NTB, Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si., menyampaikan bahwa kemampuan advokasi para PKB dan PLKB akan sangat membantu mencapai target 5 program unggulan Kemendukbangga Pusat. Beliau juga menyoroti pentingnya kolaborasi dalam program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting). “Kemampuan advokasi ini adalah modal besar untuk menyukseskan program GENTING yang membutuhkan kerja sama dengan banyak pihak. Kami sangat berterima kasih kepada Plan Indonesia atas pelatihan yang bermanfaat ini,” kata Makripuddin.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Mataram, H.M. Carnoto, SKM., MM, memberikan arahan agar para fasilitator menyampaikan materi dengan bahasa yang sederhana. Hal ini penting karena setelah sosialisasi ini, para fasilitator akan melatih para kader di tingkat kelurahan.

Sementara di 8 Kabupaten Lain, kegiatan sosialisasi dilakukan secara daring melalui zoom meeting. Para peserta mengikuti kegiatan ini secara personal maupun berkelompok di kantor UPT yang ada di kecamatan masing-masing. Total jumlah peserta sosialisasi dari 10 kabupaten mencapai lebih dari 1.300 orang PKB/PLKB.

Langkah penting selanjutnya setelah sosialisasi ini adalah penyampaian materi modul kepada kader desa serta pendampingan praktik advokasi kepada pemerintah desa dan lembaga terkait. Keberhasilan upaya ini akan tercermin dalam peningkatan program dan alokasi anggaran yang mendukung tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan hingga usia 24 bulan. Indikatornya bisa berupa peningkatan layanan BKB, pemberian nutrisi bagi anak terindikasi stunting, edukasi gizi dan pengasuhan, serta inisiatif lainnya