Perkuat Pencegahan Kekerasan Gender, Plan Indonesia Luncurkan Voice 4 Equality di NTB
05 June 2026
Mataram, 4 Juni 2026 – Plan Indonesia bersama Institut KAPAL Perempuan meluncurkan program penanganan dan pencegahan kekerasan berbasis gender (KBG), Voice 4 Equality, di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada Kamis (4 Juni 2026). Peluncuran ini dihadiri oleh Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, Ketua Tim Penggerak PKK NTB, Sinta Agathia M. Iqbal, dan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) NTB, Ahmad Masyhuri, yang meresmikan sekaligus menjalani dialog pemetaan situasi KBG di NTB.
Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak tahun 2025 mencatat sebanyak 28.933 kekerasan terjadi pada perempuan dewasa maupun anak[1]. Kasus kekerasan yang banyak dilaporkan menurut KPPA adalah kekerasan seksual (13.988 kasus), kekerasan psikis (9.183 kasus), dan kekerasan fisik (9.088 kasus.
Voice 4 Equality merupakan program Plan Indonesia yang didukung oleh Uni Eropa, bermitra dengan Institut KAPAL Perempuan dan 10 lembaga dari tujuh provinsi Indonesia. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat sipil dan individu dalam melakukan advokasi pencegahan dan penanganan KBG.
“Secara umum, kami ingin Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan komunitas akar rumput menjadi aktor kunci dalam mendorong pencegahan dan penanganan KBG yang efektif, serta menciptakan masyarakat yang lebih aman dan setara,” ujar Kristi Praptiwi, manajer program Voice 4 Equality dalam acara peluncuran, Kamis (4 Juni 2026).
Kristi menambahkan, “Kami juga berharap agar para perempuan, anak perempuan, hingga kelompok rentan, seperti penyintas kekerasan dan penyandang disabilitas, dapat berpartisipasi semakin aktif dalam mengadvokasi isu KBG melalui Voice 4 Equality.”
Peluncuran Voice 4 Equality disambut oleh Indah Dhamayanti Putri, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Provinsi NTB turut berkolaborasi dengan Voice 4 Equality melalui Dinas Sosial P3A NTB bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
“Saya yakin kita memiliki komitmen yang sama, (yaitu) bagaimana kekerasan yang berbasis gender ini tidak terus terulang dalam setiap bentuk kehidupan dan kelompok kehidupan yang ada di NTB,” ujar Indah Dhamayanti Putri, Wakil Gubernur NTB.
Selain itu, program Voice 4 Equality di NTB juga berkolaborasi dengan tiga mitra lokal, yaitu INSPIRE, Perkumpulan Panca Karsa (PPK), dan Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM). Masing-masing dari mitra tersebut mempunyai spesialisasi yang berbeda; LPSDM dengan fokus pemantauan kasus KBG dan implementasi UU TPKS, PPK mengenai edukasi KBG di masyarakat desa dan sekolah, serta INSPIRE yang berfokus di kampanye pencegahan KBG lewat sepakbola laki-laki maupun perempuan.
Dalam implementasinya, Voice 4 Equality mendorong kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, aparat penegak hukum, komunitas akar rumput, lembaga adat, media massa, hingga pihak swasta.
“Mari bersama-sama memastikan agar tidak ada satu pun perempuan atau anak yang dibiarkan menghadapi kekerasan sendirian,” ujar Misiyah, Ketua Dewan Eksekutif Institut KAPAL Perempuan pada acara peluncuran di NTB.
Program Voice 4 Equality akan berlangsung hingga 2028, dengan target menjangkau lebih dari 3 juta orang penerima manfaat advokasi. Setelah peluncuran di NTB, kegiatan serupa akan dilaksanakan di lima provinsi lainnya—melanjutkan dari peresmian yang juga telah dilakukan di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, pada 19 Mei 2026.
—
Penulis: Masajeng Rahmiasri
Editor: Dewi Sumanah
[1] Data berdasarkan SIMFONI-PPA: Jumlah kekerasan terhadap perempuan (anak dan dewasa) berdasarkan waktu input. Data diakses pada Jumat, 5 Juni 2026 (12.55 WIB).
