Siaran Pers
Abu Vulkanik Anak Krakatau Meluas: Plan Indonesia Dorong Jaminan Akses Keberlanjutan Pendidikan dan Perlindungan Anak
Abu Vulkanik Anak Krakatau Meluas: Plan Indonesia Dorong Jaminan Akses Keberlanjutan Pendidikan dan Perlindungan Anak
07 September 2026
Jakarta, 7 September 2026 — Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah mencapai sejumlah wilayah di Lampung, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Dampaknya tidak hanya pada kesehatan dan aktivitas masyarakat, tetapi juga pada keberlangsungan pendidikan anak.
Sejumlah wilayah telah menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai langkah untuk menjaga keselamatan anak di tengah kondisi udara dan lingkungan yang terdampak abu vulkanik. Bagi Plan Indonesia, PJJ dapat menjadi solusi sementara untuk menjaga keberlanjutan pembelajaran ketika anak belum dapat kembali ke sekolah.
Namun, memindahkan pembelajaran dari ruang kelas ke rumah tidak otomatis berarti semua anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan.
“Ketika sekolah harus menerapkan pembelajaran jarak jauh, kita perlu memastikan PJJ tidak hanya menjadi keputusan untuk memindahkan pembelajaran dari sekolah ke rumah. Kita juga perlu melihat apakah anak memiliki perangkat, koneksi internet, ruang belajar yang aman, serta dukungan dari orang tua atau pengasuh utama,” ujar Direktur Eksekutif Plan Indonesia, Dini Widiastuti.
Kesenjangan akses menjadi perhatian karena tidak semua anak memiliki perangkat digital, koneksi internet, maupun lingkungan rumah yang mendukung pembelajaran jarak jauh. Tanpa dukungan yang memadai, PJJ justru berisiko memperlebar kesenjangan pendidikan bagi anak-anak yang paling rentan.
Karena itu, Plan Indonesia mendorong sekolah dan pemerintah daerah untuk memastikan mekanisme pembelajaran alternatif yang aman, inklusif, dan sesuai dengan kondisi anak. Ketika pembelajaran daring tidak memungkinkan, sekolah perlu mempertimbangkan metode lain yang tidak sepenuhnya bergantung pada perangkat dan koneksi internet.
“Jika status level erupsi gunung meningkat dan situasi ini berlangsung berkepanjangan, sangat penting bagi pemerintah dan sekolah untuk segera menyiapkan berbagai alternatif PJJ lainnya seperti memanfaatkan media penyiaran publik, atau metode pembelajaran mandiri. Hal ini krusial untuk memastikan seluruh anak tanpa terkecuali tetap mendapatkan akses serta kualitas pendidikan yang sama, sehingga tidak terjadi ketertinggalan belajar di masa darurat,” Tegas Dini
Dini juga menjelaskan bahwa Tujuan PJJ dalam situasi bencana bukan sekadar memastikan kelas tetap berjalan. Yang lebih penting adalah memastikan anak tetap memiliki akses terhadap pendidikan tanpa harus mengorbankan keselamatan mereka.
Di tengah situasi erupsi, perlindungan anak juga mencakup aspek psikososial. Anak dapat mengalami ketakutan, kebingungan, dan kecemasan ketika melihat perubahan lingkungan, mendengar informasi mengenai erupsi atau harus mengubah rutinitas sehari-hari.
Orang tua, guru, dan orang dewasa di sekitar anak memiliki peran penting untuk membantu mereka memahami situasi dengan informasi yang benar, sederhana, dan sesuai usia.
“Anak perlu mengetahui apa yang sedang terjadi dan apa yang dapat mereka lakukan untuk tetap aman. Informasi harus disampaikan dengan bahasa yang sesuai usia mereka. Jangan menakut-nakuti, tetapi juga jangan menganggap remeh situasinya. Beri ruang bagi anak untuk bertanya, menyampaikan perasaan, dan memahami situasi yang terjadi,” kata Dini.
Menurut Dini, situasi erupsi perlu dilihat lebih luas sebagai persoalan pemenuhan hak anak dalam situasi darurat.
“Ketika bencana terjadi, anak-anak menghadapi risiko yang berlapis. Mereka perlu dilindungi dari paparan abu dan risiko kesehatan, tetapi pada saat yang sama kita juga perlu memastikan mereka tetap mendapatkan dukungan, merasa aman, dan memiliki kesempatan untuk terus belajar. Respons bencana harus melihat kebutuhan anak secara menyeluruh,” ujarnya.
Plan Indonesia mengimbau masyarakat untuk tetap tenang namun waspada, mengurangi paparan abu vulkanik, memperhatikan kondisi anak, serta mengikuti informasi dan arahan dari PVMBG/Badan Geologi, BMKG, BNPB/BPBD, dan pemerintah daerah.
